Perlu Perbaikan Pelayanan Kesehatan

Sehat itu mahal. Benarkah? Bukankah kesehatan itu pemberian Tuhan dan kita tidak memerlukan biaya saat kita merasa sehat? Tetapi pertanyaannya kemudian adalah soal sakit? Nah, sakit inilah yang membuat sehat itu menjadi mahal. Benarkah mahal? Mahal menurut masyarakat yang tingkat penghasilannya rendah dan masyarakat-masyarakat SADIKIN (sakit sedikit, mengaku miskin). Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan satu kebutuhan primer manusia. Entah mulai kapan, pelayanan kesehatan mulai menjadi kebutuhan tersier. Sampai-sampai, familiar sekali bahwa “orang miskin dilarang sakit”.

Menjadi Firaun agaknya lebih baik karena tidak pernah sakit, kalau pun sakit, tinggal memanggil dukun kesehatan sebab Firaun kaya raya. Dan saya yakin, Firaun tidak akan mengaku miskin.hehehehe. Bagaimana dengan Mbah Poniyem saat sakit, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja kurang dan untuk mengurus administrasi layanan kesehatan gratis pun mengalami kesulitan disana-sini. Selanjutnya, ternyata Bapak Budi pun sakit. Kebutuhannya tergolong tercukupi, bahkan lebih. Namun ketika dalam urusan pendataan untuk layanan kesehatan dengan mudahnya mengaku miskin. Anehnya kemudian, petugas pendataan meng-iya-kan pengakuan para SADIKIN tersebut. Satu sisi, kita bisa meniru Firaun yang tidak akan mengaku miskin. Hehehehe.

Persoalan kesehatan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, sebab UUD 1945 menjamin hak atas kesehatan warga negara. Mulai dari program Jamkesmas sampai program BPJS (Badan Penyelenggara Jasa kesehatan), bahkan diluncurkannya kartu sakti jokowi bernama KIS (Kartu Indonesia Sehat) pada dasarnya terus mengalami perbaikan dalam mekanisme pelayanan kesehatan. Terbukti, setelah diluncurkan BPJS dan KIS, hampir semua rumah sakit ramai dikunjungi untuk melaksanakan pelayanannya. Itu berarti menandakan adanya keringanan biaya dalam layanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan tanpa ragu-ragu memeriksakan diri atau keluarga di tempat pelayanan kesehatan. Benarkah itu? Masyarakat kita masih menyukai sesuatu yang murah bahkan gratis soal kebutuhan yang tidak diingikan dan program-program yang diselenggarakan pemerintah, meskipun ada yang maunya gratis melulu. Hehehe. Pernyataan selanjutnya, kenapa adanya BPJS dan KIS masih belum bisa benar-benar mengcover permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia?

Terdapat beberapa hal menurut penulis yang menyebabkan implementasi BPJS dan KIS belum maksimal. Pertama. Lemahnya sosialisasi dan ketidakvalidan data yang digunakan untuk mengcover layanan kesehatan tersebut. Banyak masyarakat yang masih kebingungan untuk mengurus program pelayanan tersebut. Selain kebingungan, ada yang ragu-ragu lantaran tidak memahami kelebihan layanan tersebut serta hanya mendengar informasi secara sepotong dari masyarakat yang lain. Kalau informasi itu benar enak, kalau salah? Malah semakin menjauh untuk mendaftar layanan tersebut. Selanjutnya soal data yang digunakan. Banyak sekali nama-nama yang masuk data tersebut ternyata sudah meninggal. Kalau BPJS tidak masalah, soalnya memakai sistem pendaftaran, berbeda dengan KIS. Anggaran KIS terbatas, sehingga dana tersebut (yang tidak valid) akan muspro. Sedangkan sebenarnya masih cukup banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan tersebut. Selain itu, ketidakvalidan dapat ditimbulkan oleh penetapan jumlah penerima layanan tidak berdasarkan data yang sesuai. Misalnya soal PP No. 101/2012 tentang PBI jo. Perpres 111/2013 tentang Jaminan kesehatan hanya mengakomodasi 86,4 juta rakyat miskin sebagai PBI padahal menurut BPS (2011) orang miskin ada 96,7 juta. Kurang kan?

Kedua. Faktor untung rugi dalam benak masyarakat soal kesehatan. Cukup banyak, masyarakat yang baru mengurusi BPJS setelah masuk rumah sakit dan kebetulan memakan biaya yang cukup banyak. Itu bisa dikarenakan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ketidakpahaman hal ihwal pelayanan yang sedang diimplementasikan sekarang. Bukankah BPJS menggunakan model asuransi? Sehingga pada dasarnya, layanan tersebut memberikan pembelajaran menabung dan investasi kesehatan masa depan. Meski demikian, mungkin masyarakatnya yang curang dalam faktor ini, dikarenakan memanfaatkan program tanpa mengansur. Tetapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya, soalnya bisa juga masyarakat mengalami trauma atas ulah pemerintah dan birokrasi. Misalnya korupsi pajak dan termasuk korupsi di bidang kesehatan. Sehingga masyarakat merasa ragu-ragu. Luar biasa bukan korupsi yang sedang berjalan di Negara ini?

Ketiga. Penataan antara program BPJS dan KIS belum menemui keselarasan. Beberapa masyarakat miskin memang ada yang tidak bisa untuk mengansur biaya yang diberikan oleh BPJS. Sehingga, masyarakat miskin tersebut agaknya lebih baik discover di program KIS. Bukankah itu tujuan KIS? Kemudian tidak menutup kemungkinan, mereka yang sanggup membayar BPJS (pemilih kelompok terendah) memiliki atau terdata dalam data program KIS. Masyarakat miskin yang mampu mengikuti BPJS, seharusnya mendapatkan apresiasi layanan kesehatan yang baik, yang tidak dibeda-bedakan, dan pelayanannya ramah dan cepat. Dengan begitu, masyarakat akan dengan sendirinya terbiasa menabung untuk layanan kesehatannya yang nyaman dan jelas.

Persoalan-persoalan seperti diatas, terutama soal data, masih terus terjadi. Itu terkesan ketidakseriusan pemerintah untuk benar-benar meratakan layanan kesehatan tersebut. Meskipun beberapa mental masyarakat curang, bila program pemerintah tepat dan ramah, masyarakat Indonesia akan dengan sendirinya akan mengikuti program itu dengan baik-baik. Adapun soal keselarasan BPJS dan KIS, harus mulai diperbaiki mulai sekarang. Bila ketiga persoalan tersebut benar-benar diperbaiki, masyarakat akan benar-benar terjamin kesehatannya. Terakhir, harapan besar masyarakat itu bukan soal diberi program saja, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap implementasi program yang tepat dan baik oleh pemerintah. Makhfud Syawaludin.